Persentase umat muslim di Indonesia adalah sekitar 85 persen dari jumlah penduduknya. Bahkan negara Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Dengan penduduk mayoritas beragama islam, maka bukan hal yang aneh jika ekonomi syariah akhir-akhir ini terus bergeliat.

Kebangkitan ekonomi syariah ini dimulai dengan hadirnya perbankan dan lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah. Secara umum sistem syariah memiliki empat ciri yang bisa Anda ketahui, yakni; kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Dengan adanya sistem syariah, masyarakat khususnya yang beragama islam, cenderung lebih memilih sistem syariah dibanding dengan konvensional.

Di era digital seperti sekarang, ekonomi syariah juga sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sayangnya, ekonomi syariah belum dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016, ternyata tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya 11,06 persen saja. Artinya dari 100 orang di Indonesia, terdapat 11 orang saja yang menggunakan atau memakai layanan keuangan syariah.

Meskipun belum maksimal, sistem keuangan syariah di Indonesia terus diusahakan agar sistem ini digunakan. Pemerintah dalam hal ini juga sadar bahwa potensi ekonomi syariah sangat besar. Oleh karena itu di Pemerintahan Joko ‘Jokowi’ Widodo dan Jusuf Kalla membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah atau disebut dengan KNKS yang dipipmpin langsung oleh Jokowi.

Dengan demikian, maka berbagai diskusi dan seminar dilakukan antara berbagai pihak dan pemangku kebijakan. Baru-baru ini juga dilakukan oleh Republika bekerja sama dengan Prudential Indonesia, OJK, dan Kementerian Bappenas menyelenggarakan acara Rembuk Republik dengan tajuk “Memacu Inklusi Keuangan Syariah”. Seminar ini digelar di Ballroom JS Luwansa Hotel, Kuningan, pada Senin, 14 Mei 2018. Kebetulan saya mewakili Setara.net diundang untuk menghadiri seminar.

Rembuk Republik Memacu Inklusi Keuangan Syariah
Suasana Rembuk Republik Memacu Inklusi Keuangan Syariah

Rembuk Republik kali ini dihadiri oleh:
– Bambang Brodjonegoro (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas)
– Irfan Junaedi (Pemimpin Redaksi Republika)
– Irfan Syauqi Beik (Ketua 1 IAEI)
– Aduwarman Karim (Wakil Ketua DSN MUI),
– Jens Resich (Presiden Direktur Prudential Indonesia), dan
– Boedi Armanto (Deputi Komisioner OJK)

Acara dimulai dengan makan bersama dan dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu dibuka oleh Bapak Irfan Junaidi. Selanjutnya keynote speech dari Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Ia menjelaskan bahwa inklusi keuangan itu umum, demikian juga denga syariah, guna mengurangi kemiskinan dan mengatasi berbagai isu pembangunan.

Bambang Brodjonegoro di Rembuk Republik Memacu Inklusi Keuangan Syariah
Bambang Brodjonegoro di Rembuk Republik Memacu Inklusi Keuangan Syariah

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menurut Bambang jauh lebih inklusif jika dibanding dengan negara-negara lain. Contohnya Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mengeluarkan sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) ritel.

Selain hal tersebut, Indonesia juga memiliki kelebihan dalam segmen mikro keuangan syariah. Namun inklusi keuangan syariah di Indonesia juga tidak bisa menjadi tugas pemerintah saja, karenanya harus perlu bantuan dari berbagai pihak dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian ekonomi syariah diharapkan akan lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat dan diterapkan oleh berbagai lembaga keuangan di Indonesia, baik perbankan maupun asuransi.

Jens Resich di Rembuk Republik Memacu Inklusi Keuangan Syariah
Jens Reisch di Rembuk Republik Memacu Inklusi Keuangan Syariah

Jika kita menilik mengenai asuransi, maka Prudential Indonesia juga memiliki unit link syariah yang dinamakan PRUlink Syariah. Dengan adanya produk ini, masyarakat Indoensia akan mendapatkan edukasi dan ikut mempebaiki pemahaman mengenai asuransi syariah.

Prudential Indonesia telah memiliki produk syariah sejak tahun 2007 atau sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun di Indonesia. Bahkan di tahun 2017 lalu, pertumbuhan syariah Prudential Indonesia bisa dikatakan baik. Hal ini karena menurut Presiden Direktur Prudential Indonesia, Jens Reisch, potensi syariah di Indonesia sangat besar dan terbuka.

“Edukasi untuk terus memperbaiki pemahaman masyarakat jadi penting di sana,” tutur Jens.

Rembuk Republik 3
Saya dan Bang Reza [Rezaaditya.com] menghadiri Rembuk Republik Mmeacu Inklusi Keuangan Syariah
Dengan pertumbuhan yang baik ini, Prudential akan terus mengembangkan produksi khususnya PRUlinksyariah di Indonesia.

#PrudentialIndonesia
#PRUlinkSyariah

Robit Mikrojul Huda

Robit Mikrojul Huda

Belajar rajin nulis di Setara.net. Penikmat kopi hitam dan sedang belajar digital marketing.
Robit Mikrojul Huda