Alih-alih mau patuh pada pemerintah Indonesia, justru Freeport mengancam pemerintah Indonesia jika sampai 120 hari Indonesia tidak membatalkan keputusannya, maka Freeport akan melakukan Arbitrase Internasional.

Setara.net – Persoalan Pilkada DKI yang belum selesai, kini Indonesia digaduhkan dengan persoalan baru, yakni rewelnya Freeport soal perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Nah, sebelum kita mengetahui apa yang sebenarnya diributkan pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia, ada baiknya kita kenal dulu siapa Freeport itu. Yuk simak ulasannya.

Dikutip dari wiki, PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PT Freeport Indonesia bergerak dalam bidang tambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Freeport beroperasi di daerah dataran tinggi di kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport Indonesia memasarkan hasil tambangnya yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.

Dari data yang ada, Freeport sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1936 sampai detik ini. Berbagai jenis kontrak dilakukan oleh Freeport. Sejak tahun 30’an Freeport sudah melakukan kerja tambangnya dan terus mengeruk hasil tambang Indonesia.

Apa saja kontribusi Freeport bagi Indonesia selama kontrak berjalan?

Lagi-lagi data mengatakan Freeport hanya memberikan 10 poin kontribusi bagi Indonesia. Berikut data yang dikutip dari wiki,

  • Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia (karyawan PTFI terdiri dari 69,75% karyawan nasional; 28,05% karyawan Papua, serta 2,2% karyawan Asing).
  • Menanam Investasi > USD 8,5 Miliar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua, dengan rencana investasi-investasi yang signifikan pada masa datang.
  • PTFI telah membeli > USD 11,26 Miliar barang dan jasa domestik sejak 1992.
  • Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, PTFI telah memberikan kontribusi lebih dari USD 37,46 Miliar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari USD 6,5 Miliar dalam waktu empat tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti.
  • Keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir adalah 59%, sisanya ke perusahaan induk (FCX) 41%. Hal ini melebihi jumlah yang dibayarkan PTFI apabila beroperasi di negara-negara lain.
  • Kajian LPEM-UI pada dampak multiplier effect dari operasi PTFI di Papua dan Indonesia di 2011: 0,8% untuk PDB Indonesia, 45% untuk PDRB Provinsi Papua, dan 95% untuk PDRB Mimika.
  • Membayar Pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia.
  • Membiayai >50% dari semua kontribusi program pengembangan masyarakat melalui sektor tambang di Indonesia.
  • Membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia.
  • Membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di provinsi Papua.

Secara kasat mata data yang ada di atas kesannya sangat banyak, tapi jika dibandingkan dengan pendapatan Freeport sendiri tentu data kontribusi Freeport sangatlah kecil. Dan dari pihak pemerintah sendiri pun sudah mengambil sikap bahwa selama jika kontrak antara Freeport dengan Indonesia diperpanjang, maka Indonesialah yang akan mengalami kerugian besar.

Lantas dimana masalahnya?

Sebagaimana yang dijelaskan di awal, sejak pertama berdiri Freeport mengantongi izin Kontrak Karya dengan Indonesia. Kontrak karya adalah kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan bahasa inggris yaitu work of contract. Ismail Suny menjelaskan kontrak karya sebagai kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya (contract of work) terjadi apabila penanaman modal asing membenttuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.

Nah, dari Kontrak Karya yang selama ini dijalankan oleh Freeport, pemerintah Indonesia ingin merubahnya menjadi  Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun ternyata Freeport justru menolaknya dan enggan untuk merubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Salah satu pertimbangan yang menjadikan Freeport menolak ialah Freeport harus membayar dana sebesar 7 Triliun serta sulitnya melakukan izin ekspor konsentrat ke luar. Alih-alih mau patuh pada pemerintah Indonesia, justru Freeport mengancam pemerintah Indonesia jika sampai 120 hari Indonesia tidak membatalkan keputusannya, maka Freeport akan melakukan Arbitrase Internasional.

Inilah yang saat ini digaduhkan oleh pemerintah Indonesia, bagaimana pun Freeport dalam perjalanannya sudah mengeruk sumber daya alam Indonesia (khususnya tambah) sangat banyak. Dan ini sangatlah jelas, jika kontrak Freeport diperpanjang, tentu Indonesia akan mengalami kerugian yang berkelanjutan.

Latest posts by Mas Halfi (see all)